PDIP Tegaskan Dukungan untuk RUU Perampasan Aset, Hasto Soroti Peran Megawati dalam Pembentukan KPK

Atok Dalang34 menit ago

0 1 minute read

PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini juga menunjukkan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa upaya partai dalam memberantas korupsi telah diungkapkan secara jelas. Ia menyatakan bahwa sikap ini merupakan bagian dari keputusan yang diambil dalam kongres PDIP.

“Ya, sudah kami sampaikan dengan jelas, bahkan dalam keputusan kongres kami juga menekankan hal ini,” ungkap Hasto, dikutip pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konteks menegaskan sikap PDIP terkait dengan agenda pemberantasan korupsi, termasuk dalam konteks pembahasan RUU Perampasan Aset.

Hasto menyatakan bahwa PDIP tidak hanya berkomitmen untuk memberantas korupsi, tetapi juga aktif mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset yang saat ini tengah berjalan di DPR.

Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan yang ada. Komitmen dan dukungan dari aparat penegak hukum serta pemerintah juga sangat diperlukan.

Hasto menekankan bahwa kepemimpinan nasional memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan tegas dan efektif.

“Namun, kita juga harus menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah sebuah kesatuan komitmen yang memerlukan ketegasan dari para pemimpin nasional kita,” ujar Hasto.

Dia menyoroti pentingnya membangun supremasi hukum melalui aparat penegak hukum. Hasto menjelaskan bahwa keberadaan undang-undang harus dilihat tidak hanya dari sudut pandang aturan, tetapi juga dari semangat dan komitmen seluruh penyelenggara negara.

“Selanjutnya, kita harus membangun supremasi hukum dalam aparat penegak hukum, sehingga undang-undang harus dilihat dari sisi spirit-nya serta komitmen semua penyelenggara negara,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyinggung peran Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP saat menjabat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia.

Dia menyatakan bahwa sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari catatan kepemimpinan Megawati. Contohnya, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa pemerintahannya menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut.

Hasto menekankan bahwa keberadaan KPK merupakan salah satu indikator bahwa PDIP sangat memperhatikan agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air.