Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah mengungkapkan kemungkinan untuk melakukan realokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2028. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap mandat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Purbaya menjelaskan bahwa realokasi anggaran tersebut hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2028, mengingat rencana anggaran untuk tahun 2027 sudah disusun sebelum keputusan MK diumumkan.
Dengan demikian, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, dana untuk Program MBG masih diambil dari pos anggaran pendidikan.
Anggaran untuk program pendidikan dalam RAPBN 2027 telah ditetapkan sebesar Rp 820,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk Program MBG diperuntukkan bagi sekitar 60,6 juta penerima manfaat.
“Kita akan mempertimbangkan saat pembahasan anggaran 2028. Saya percaya kita dapat melakukan realokasi,” ungkap Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Dia menambahkan bahwa saat ini dia belum melakukan evaluasi terhadap potensi pos anggaran lain yang bisa mendukung pelaksanaan Program MBG pada tahun depan, di luar anggaran pendidikan. Namun, dia yakin bahwa skema realokasi dapat disusun untuk memenuhi keputusan MK terkait anggaran MBG.
“Nanti kita akan mengetahui lebih jelas. Yang pasti, semuanya dapat diatur,” tambahnya.
Sebelumnya, MK dalam putusan nomor 40/PUU-XXIV/2026 menyatakan bahwa anggaran untuk Program MBG harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan. MK menegaskan bahwa program makan bergizi tidak termasuk dalam komponen utama pendidikan.
Mahkamah juga memerintahkan agar pemisahan tersebut dapat dilaksanakan paling lambat dalam APBN Tahun Anggaran 2028, atau dalam waktu dua tahun sejak keputusan tersebut diucapkan pada 30 Juli 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menekankan bahwa alokasi dana pendidikan minimal 20 persen yang diamanatkan oleh konstitusi bertujuan untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan.
Komponen utama pendidikan yang dimaksud oleh Mahkamah mencakup peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.
“Pembiayaan untuk komponen utama tersebut tidak mencakup pembiayaan untuk Program MBG,” demikian penjelasan MK dalam salinan putusannya.
MK mencatat bahwa Penjelasan Pasal 22 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 terkait APBN 2026 berdampak pada ketidakpenuhan prinsip mandatory spending yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (2) dan (4) UUD NRI 1945, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.
MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan beberapa individu lainnya, termasuk Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita Putra, Sa’ed, dan Indra Kusuma.
➡️ Baca Juga: Meningkatkan Kesehatan Mental: Manfaat Menulis Jurnal Harian untuk Mengurangi Depresi pada Dewasa Muda
➡️ Baca Juga: Israel dan AS Melancarkan Serangan ke Iran, Presiden Masoud Pezeshkian Dalam Kondisi Sehat
