Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, melakukan kunjungan ke Kementerian Keuangan untuk berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan.
“Tujuan kami adalah untuk menyelaraskan semua aspek. Saya percaya ini adalah bentuk kolaborasi. Setiap kementerian dalam pemerintahan seharusnya saling bekerja sama tanpa ada batasan yang menghalangi,” ungkap Sudaryono saat berada di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Dia menambahkan, “Kami ingin memastikan bahwa program MBG, yang mendapatkan anggaran terbesar dibandingkan kementerian atau lembaga lain, dapat dilaksanakan dengan optimal.”
Pertemuan tersebut juga membahas pelaksanaan anggaran untuk tahun ini, termasuk sisa anggaran yang ada serta rencana anggaran untuk tahun mendatang.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah mengenai daftar sekolah yang mendapatkan dukungan dari program MBG. BGN mencatat adanya sekitar 80 sekolah swasta yang sebenarnya tidak memerlukan dukungan makanan bergizi, namun masih terdaftar sebagai penerima program ini.
BGN berencana untuk menghapus nama-nama sekolah tersebut dari daftar penerima program MBG, dengan harapan penyaluran anggaran dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efisien.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 240 triliun untuk program MBG dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa total anggaran untuk belanja pendidikan dalam RAPBN 2027 ditetapkan mencapai Rp 820,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Program MBG ditargetkan untuk mencakup 60,6 juta penerima manfaat.
Kementerian Keuangan juga meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran untuk Program MBG dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia.
Purbaya menambahkan bahwa jajaran Kanwil DJPb di tingkat kabupaten dan kota telah melakukan survei terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah untuk memantau pelaksanaan program MBG dari berbagai aspek.
“Kami tidak hanya menempatkan perwakilan, tetapi kami memiliki perwakilan di seluruh provinsi, hingga ke tingkat II di seluruh Indonesia, dari Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Saat ini, kami memanfaatkan jaringan ini untuk melakukan survei terhadap semua aspek yang relevan di SPPG,” jelas Purbaya di Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.
➡️ Baca Juga: Jokowi dan Gibran Berangkat Bersama Usai Pertemuan dengan Prabowo di Istana
➡️ Baca Juga: Manfaat Sosialisasi di Komunitas Badminton untuk Membangun Relasi dan Mendukung Kesehatan Mental
