Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ada kemungkinan untuk menerapkan pungutan pajak baru pada tahun anggaran 2027 jika pertumbuhan ekonomi negara mencapai angka 6 persen secara konsisten.
Dalam konferensi pers yang diadakan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Nota Keuangan untuk Tahun Anggaran 2027, Purbaya menegaskan bahwa ia akan terus memantau perkembangan ekonomi Indonesia dalam beberapa kuartal mendatang.
Jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada akhir tahun 2026 serta pada triwulan pertama tahun 2027, barulah Purbaya mempertimbangkan untuk memungut pajak baru.
“Jika hanya satu kuartal yang menunjukkan pertumbuhan tersebut, maka hal itu belum cukup. Namun, jika dua kuartal berturut-turut menunjukkan angka yang baik, kami akan mengevaluasi daya beli masyarakat. Jika akhir tahun ini dan kuartal pertama 2027 bisa mencapai 6 persen atau lebih, maka kemungkinan untuk memperkenalkan pajak baru akan terbuka lebar,” jelas Purbaya.
Strategi ini dirancang untuk mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan untuk tahun yang akan datang.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun, yang mengalami peningkatan sebesar 12,1 persen dari proyeksi APBN 2026 yang sebesar Rp2.310,8 triliun.
Penerimaan pajak merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, yang ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, atau tumbuh 6,8 persen dibandingkan dengan proyeksi APBN 2026 yang sebesar Rp3.208,1 triliun.
Dalam penjelasannya, Purbaya menekankan bahwa peningkatan pendapatan negara pada tahun depan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Ada tiga strategi utama yang akan diterapkan untuk meningkatkan pendapatan negara.
Pertama, optimalisasi pendapatan negara melalui penguatan sektor perpajakan serta penerimaan dari sumber daya alam (SDA).
Kedua, perkuatan pendekatan hukum dan insentif fiskal untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik.
Ketiga, penyesuaian kebijakan pendapatan negara terhadap perkembangan ekonomi digital dan perpajakan global yang terus berubah.
➡️ Baca Juga: Sekolah Unggulan Garuda untuk Anak Berbakat: Pendidikan Unggul
➡️ Baca Juga: Ini Alasan Denada Tak Pernah Ceritakan Masa Lalunya soal Ressa ke Jerry Aurum
