Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, memperlihatkan hasil kerja legislasi DPR bersama pemerintah sejak awal masa persidangan 2024 hingga akhir periode persidangan yang ada.
Puan mengungkapkan bahwa selama masa tersebut, DPR dan pemerintah telah berhasil mengesahkan sebanyak 28 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang yang resmi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Puan dalam acara Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 14 Agustus 2026.
“Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah telah berhasil menyelesaikan 28 (dua puluh delapan) Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sejak awal masa sidang 2024 hingga masa sidang terakhir,” kata Puan.
Ia menjelaskan bahwa 28 undang-undang yang disahkan berasal dari berbagai komisi, badan legislasi (baleg), dan panitia khusus (pansus) yang ada di DPR.
Secara rinci, undang-undang tersebut terdiri dari 3 undang-undang dari Komisi I, 10 undang-undang dari Komisi II, 3 undang-undang dari Komisi III, dan 2 undang-undang dari Komisi VI.
Di sisi lain, Komisi VII menyetujui 1 undang-undang, Komisi VIII juga 1 undang-undang, Komisi XI sebanyak 2 undang-undang, dan Komisi XIII juga 2 undang-undang. Sementara itu, Badan Legislasi menyetujui 3 undang-undang dan Panitia Khusus 1 undang-undang.
Pada masa persidangan yang berlangsung saat ini, Puan menyatakan bahwa DPR RI dan pemerintah akan fokus pada pembahasan 14 (empat belas) Rancangan Undang-Undang yang sedang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.
“Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan proses penyusunan terhadap 43 (empat puluh tiga) Rancangan Undang-Undang yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang mengenai Perampasan Aset,” tutup Puan.
➡️ Baca Juga: Manfaat Asuransi Properti Bisnis Dalam Melindungi Aset Dari Risiko Bencana Alam
➡️ Baca Juga: Sidang Isbat Menetapkan 1 Syawal 1447 H Jatuh Pada Sabtu, 21 Maret 2026
