Kendari – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan penyelidikan terkait keluhan kesehatan yang dialami oleh 57 pelajar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, setelah mereka mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG).
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendetail titik-titik masalah yang mungkin terjadi dalam proses penyediaan hingga distribusi makanan yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Watubangga Baruga.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kendari, Mulyadi, menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Proses yang diperiksa meliputi pengadaan bahan pangan, penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, serta distribusi makanan.
Tindakan ini diambil untuk memastikan adanya kemungkinan kelalaian dalam pelayanan MBG yang tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh BGN.
“Sampel makanan telah dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut oleh pihak berwenang,” ungkap Mulyadi pada Minggu, 20 September 2026.
Mulyadi menjelaskan bahwa sampel makanan yang diberikan kepada pelajar pada Jumat, 18 September 2026, sudah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diujikan.
Selain itu, petugas dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga telah mengambil sampel dari SPPG Watubangga Baruga untuk keperluan pengujian.
“Saat ini, kami sedang melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk mencari tahu penyebab utama insiden tersebut,” tambah Mulyadi.
Kasus yang terjadi di Kendari ini juga menarik perhatian BGN dalam upayanya mencegah terulangnya kejadian serupa di SPPG lainnya. BGN telah menginstruksikan seluruh SPPG di Sulawesi Tenggara untuk memperketat pengawasan terhadap standar keamanan pangan.
Pengawasan ini mencakup pemeriksaan kualitas bahan pangan sebelum diolah dan didistribusikan kepada penerima manfaat.
BGN juga menekankan pentingnya konsistensi setiap SPPG dalam menjalankan pelayanan makanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, tanpa adanya penambahan atau pengurangan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Sekretaris Satgas MBG Kota Kendari, Abdul Rauf, menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan SPPG dalam pengawasan pangan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Pengawasan dilakukan dari tahap penerimaan bahan pangan, termasuk memastikan kualitas beras, sayuran, daging, dan ikan sebelum didistribusikan ke SPPG.
“Pemkot selalu meminta adanya koordinasi dengan SPPG jika ditemukan pangan yang tidak layak, serta kami menekankan agar semua proses dilakukan sesuai dengan SOP dari BGN,” jelas Rauf.
➡️ Baca Juga: Menlu AS Tegaskan Selat Hormuz Akan Dibuka Dengan Berbagai Cara yang Tersedia
➡️ Baca Juga: Peluang Karier dalam Dunia AI dan Masa Depan
