Badan Gizi Nasional (BGN) telah secara resmi mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi yang termasuk dalam kategori wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah gizi yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan bahwa peluncuran ratusan SPPG ini merupakan langkah awal dalam upaya memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke area yang sangat membutuhkan intervensi. Program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak individu yang memerlukan akses terhadap gizi yang lebih baik.
Saat ini, terdapat 27.022 dapur SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Namun, Sudaryono mencatat bahwa masih ada beberapa dapur yang telah siap untuk beroperasi tetapi belum diaktifkan, terutama di wilayah yang sangat membutuhkan pelaksanaan MBG.
“Dalam dua bulan terakhir saya menjabat sebagai Kepala BGN, kami telah berhasil mengoperasikan 27.022 dapur di seluruh Indonesia. Namun, kami menemukan bahwa masih banyak dapur yang siap digunakan di daerah yang membutuhkan program MBG untuk segera dilaksanakan,” kata Sudaryono saat acara peresmian SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi di Indonesia Timur pada tanggal 2 Oktober.
Sudaryono menegaskan bahwa aktivasi 480 SPPG di 16 provinsi ini bukanlah akhir dari upaya perluasan pelaksanaan MBG. BGN berkomitmen untuk terus membuka SPPG secara bertahap, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan dapur.
“Apakah ini hanya langkah pertama? Tentu tidak. Kami berharap minggu depan dapat membuka SPPG di Kalimantan, di Bali, di Sumatera, dan di lokasi-lokasi lain yang juga memiliki kasus stunting tinggi dan termasuk dalam kategori 3T,” tambah Sudaryono.
Ia juga menekankan bahwa perluasan program MBG tidak hanya akan difokuskan pada wilayah terpencil. Menurutnya, program ini juga akan diarahkan ke daerah yang memiliki anak-anak yang membutuhkan akses terhadap gizi yang lebih baik.
“Di tempat-tempat yang mungkin bukan di lokasi paling terpencil, namun di mana anak-anak memerlukan program MBG, kami akan tetap hadir,” ujarnya.
Perluasan SPPG ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang diterima oleh BGN dari beragam pihak. Hal ini menunjukkan komitmen BGN untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini.
Sudaryono menyatakan bahwa masukan yang diterima berasal dari berbagai elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program, termasuk mitra kerja, SPPG, kader yang bertugas di dapur, serta institusi pendidikan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik, Simak Tanggapan Warganet Secara Lengkap dan Faktual
➡️ Baca Juga: Polda Sumsel Tingkatkan Edukasi dan Penanganan Karhutla Bersama 85 Serdik Sespim
