Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kekacauan yang terjadi dalam tata kelola sektor pertambangan di Indonesia.
Dalam sebuah forum kebangsaan yang berlangsung di Universitas Paramadina, Jakarta, pada 1 September 2026, ia menyampaikan pesan penting kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai potensi konflik kepentingan yang bisa muncul antara pejabat pemerintah dan dunia usaha.
Nur Alam berpendapat bahwa kerusakan di sektor sumber daya alam sering kali dimulai dari hilangnya batasan yang jelas antara politik dan bisnis. Ia menekankan kebutuhan mendesak untuk menghentikan kolusi dan praktik saling menguntungkan antara penguasa dan korporasi demi melindungi kekayaan negara.
“Mohon disampaikan kepada Presiden agar para penguasa tidak terjun menjadi pengusaha, dan sebaliknya, pengusaha tidak menggunakan penguasa untuk kepentingan mereka. Ini adalah dua hal yang sangat penting,” ungkap Nur Alam dalam acara yang bertajuk ‘Prospek Implementasi Pasal 33 UUD 1945’.
Dengan merujuk pada pengalamannya memimpin Sultra, yang kaya akan sumber daya nikel, Nur Alam menjelaskan bahwa sumber daya tersebut sering menjadi objek konflik kepentingan. Ia mengkritik praktik di mana korporasi besar menguasai lahan secara signifikan tetapi tidak memberikan kontribusi nyata dalam produksi. Ketidakadilan ini, menurutnya, mengakibatkan pengusaha lokal terpinggirkan dan masyarakat setempat hanya berfungsi sebagai “penjaga kebun” untuk kepentingan asing.
Lebih lanjut, Nur Alam mengangkat isu serius terkait maraknya praktik penambangan ilegal. Ia menyoroti bahwa kejahatan lingkungan ini sulit diberantas karena adanya dugaan perlindungan dari oknum aparat yang memiliki jaringan di tingkat pusat hingga daerah.
Kondisi tersebut membuat pengawasan masyarakat menjadi tak berdaya ketika berhadapan dengan kekuatan struktural para mafia tambang yang beroperasi di lapangan.
Menurut Nur Alam, masyarakat sering kali menjadi korban dalam situasi ini, dan jumlah mereka yang terpengaruh sudah cukup banyak.
Di masa depan, Nur Alam berharap kepemimpinan Prabowo Subianto dapat membawa perubahan yang signifikan. Ia mendesak pemerintah untuk lebih ketat dan proporsional dalam memberikan hak pengelolaan lahan kepada perusahaan, yang harus disesuaikan dengan kapasitas produksi dan komitmen investasi yang mereka tawarkan.
Langkah disiplin tersebut, tutup Nur Alam, adalah kunci untuk mengembalikan esensi Pasal 33 UUD 1945, di mana pemisahan yang jelas antara penguasa dan pengusaha sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat secara maksimal.
➡️ Baca Juga: Update Ranking FIFA: Dampak Sanksi Malaysia Terhadap Peringkat Timnas Indonesia dan Vietnam
➡️ Baca Juga: Toyota Indonesia Investasikan Rp1,3 Triliun untuk Produksi Baterai Mobil Hybrid
