Jakarta – Sudirman Said bersama delegasi yang melibatkan berbagai generasi, sektor, dan profesi mengadakan pertemuan dengan pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 15 April 2026, bertujuan untuk mengorganisir harapan dalam rangka mengubah keresahan masyarakat menjadi sebuah gerakan perubahan yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan moralitas.
Dalam pertemuan tersebut, mereka diterima langsung oleh Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo dan Ketua KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin beserta jajarannya. Sudirman Said mengungkapkan bahwa kehadiran mereka adalah untuk berdiskusi dan memperdalam pemahaman spiritual di hadapan para tokoh yang menjadi panutan moral.
Sudirman menekankan pentingnya moralitas yang saat ini semakin terabaikan dalam konteks bernegara. Ia menjelaskan bahwa tiga elemen penting yang perlu diperhatikan adalah spiritualitas, moralitas, dan ideologi bernegara. Ketiganya seharusnya saling melengkapi dan ditopang oleh nilai-nilai luhur serta penegakan hukum yang adil.
“Kami hadir untuk mengasah nurani dan mendengarkan pandangan serta nasihat dari para pemimpin moral, yang tidak hanya didasarkan pada luasnya pengetahuan, tetapi juga pada kebijaksanaan dan suara ilahi,” ungkap Sudirman dalam keterangannya pada Rabu, 15 April 2026.
Menurut Sudirman, solusi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kebangsaan saat ini harus bersifat “beyond politics”. Ia menekankan bahwa politik seharusnya menjadi sarana untuk kemanusiaan dan kebangsaan, bukan sekadar upaya memperjuangkan kekuasaan dengan cara yang brutal.
Perbincangan dalam pertemuan ini dipandu oleh Yanuar Nugroho, yang menggarisbawahi pentingnya otoritas moral sebagai penuntun bagi nurani masyarakat ketika batas antara kebenaran dan keuntungan semakin kabur di ruang publik.
“Krisis sosial yang kita hadapi saat ini tidak terlepas dari krisis moral. Ketidakadilan struktural yang ada merupakan hasil dari kegagalan dalam membuat pilihan etis,” jelasnya.
Sementara itu, pakar hukum Feri Amsari mengkritisi kecenderungan penguasa yang melanggar konstitusi demi kepentingan kelompok tertentu.
“Dalam konstitusi diatur A, tetapi tindakan presiden justru Z. Akhirnya, aturan disesuaikan dengan kepentingan tertentu, dan undang-undang pun diubah. Jika kita terus berpegang pada cara berkonstitusi seperti ini, maka negara kita akan menghadapi banyak ancaman di masa depan,” tegas Feri.
Dalam konteks kesehatan sosial, Diah Satyani Saminarsih menjelaskan bahwa masyarakat yang berada di lapisan marjinal semakin terpuruk akibat kebijakan yang terkesan menyederhanakan masalah secara berlebihan. Sementara itu, Shofwan Al-Banna mengkritisi kebijakan luar negeri yang cenderung impulsif dan egois.
“Akar permasalahan ini terletak pada tingkat keterlibatan kita yang sangat tinggi, namun tidak diimbangi dengan institusionalisasi yang baik. Ini bukan hanya soal personalisasi, tetapi juga egoisasi,” papar Shofwan.
➡️ Baca Juga: HP Terbaru dengan Baterai Tahan Lama untuk Aktivitas Mobile Sehari-hari yang Efisien
➡️ Baca Juga: Telkomsel dan Huawei Kolaborasi Strategis untuk Memperkuat 5G dan Jaringan Broadband di Indonesia
