Jakarta – Pemerintah Indonesia telah mengumumkan serangkaian kebijakan strategis untuk merespons tantangan dan dinamika global yang terus berkembang. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan yang dihadapi sektor energi akibat perubahan yang terjadi di tingkat internasional.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, memberikan apresiasi terhadap keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi, pada 1 April 2026. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat serta mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.
Kendati demikian, ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan yang dapat menyebabkan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Dalam situasi geopolitik yang memicu krisis dan peningkatan harga energi yang dirasakan di berbagai negara, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan tidak menaikkan harga BBM nasional. Ini adalah keputusan yang sulit dan kami sangat menghargainya,” ungkap Hamka dalam keterangannya, Kamis, 2 April 2026.
Hamka juga menyoroti kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang terus melakukan evaluasi rutin terhadap fluktuasi harga energi global. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap menguntungkan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan.
Selain itu, pemerintah dinilai telah mengambil langkah nyata dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor energi.
“Indonesia telah menemukan sumber minyak mentah baru selain dari Timur Tengah. Dengan demikian, stok BBM di dalam negeri saat ini berada dalam kondisi yang sangat aman,” jelas legislator asal Sulawesi Selatan tersebut.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perbaikan sektor transportasi publik sebagai bagian dari strategi menekan konsumsi BBM. Menurutnya, peningkatan sistem transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan akan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi secara keseluruhan.
“Salah satu perhatian utama adalah kurangnya perbaikan pada transportasi publik di beberapa daerah, khususnya di kawasan perkotaan,” tambahnya.
Hamka menegaskan bahwa transportasi publik adalah faktor utama dalam menekan konsumsi BBM. “Negara-negara yang membatasi penggunaan BBM dengan berbagai kebijakan umumnya memiliki sistem transportasi yang kurang baik,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Menlu Ungkap Tantangan Negosiasi Kapal Pertamina di Selat Hormuz dan Syarat Iran
➡️ Baca Juga: Dampak Negatif Rekayasa Narasi Sesat Terhadap Masyarakat dan Hubungan Sosial
