Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kontribusi pajak dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkisar antara 3 hingga 5 persen dari total anggaran program yang ditetapkan sebesar Rp335 triliun.
Purbaya menjelaskan bahwa pajak yang diperoleh akan dipotong langsung dari anggaran yang dialokasikan untuk program ini.
“Untuk MBG, kontribusi pajak sekitar 3-5 persen dari total anggaran yang telah direalisasikan. Angka tersebut akan langsung masuk ke dalam pajak,” ungkap Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada hari Senin.
Meskipun ia menilai pemotongan pajak tersebut cukup berarti, Purbaya menekankan bahwa kontribusi dari penyelenggaraan Program MBG memiliki dampak langsung terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa program ini juga berperan dalam memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat di tengah gejolak yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam kondisi geopolitik.
“Ketika aktivitas ekonomi berjalan baik, (penerimaan) pajak yang diperoleh bisa melebihi angka 3 persen tersebut. Selain itu, program ini juga menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah, yang pada gilirannya membantu menciptakan stabilitas. Dampak tersebut sangat berharga bagi kita,” jelas Purbaya.
Walaupun demikian, ia menyadari bahwa pelaksanaan program ini masih memerlukan peningkatan agar dapat berjalan lebih efisien dan pemanfaatannya lebih optimal bagi para penerima manfaat.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa serapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 9 Maret 2026 telah mencapai Rp44 triliun.
Realisasi tersebut mencerminkan sekitar 13,1 persen dari total anggaran program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp335 triliun. Program ini telah menjangkau 61,62 juta penerima dan didukung oleh 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret 2026 yang berlangsung di Jakarta, Suahasil merinci bahwa dari total penerima tersebut, sekitar 49,9 juta di antaranya adalah siswa, sementara 10,5 juta sisanya berasal dari kelompok non-siswa.
“Karena MBG ini juga mencakup siswa di sekolah, pada bulan Februari ini, sekitar 50 juta penerima berasal dari kalangan siswa, dan 10,5 juta lainnya adalah penerima dari kelompok non-siswa,” tuturnya.
➡️ Baca Juga: Kenapa Teknologi Sangat Penting di Era Modern
➡️ Baca Juga: Harga Obat Terancam Naik Akibat Konflik Global, Bukan Hanya BBM Saja
