Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyoroti adanya dugaan praktik percaloan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkapkan bahwa beberapa yayasan dan oknum di dalam BGN diduga terlibat dalam praktik ini untuk meraih keuntungan pribadi.
Ia menjelaskan bahwa terdapat yayasan yang hanya mengandalkan lokasi dapur yang sudah ada, namun meminta imbalan hingga Rp1.000 per ompreng dari mitra yang membangun serta mengelola dapur tersebut.
Ironisnya, yayasan-yayasan ini tidak berkontribusi dalam pembangunan, pengelolaan, atau pembiayaan dapur sama sekali.
Menurut Sudaryono, kondisi ini sangat merugikan mitra mandiri dan dapat berdampak negatif pada kualitas makanan yang disediakan untuk siswa.
“Yang saya sebut pembersihan itu adalah yayasan-yayasan calo. Paham kan maksud saya? Yayasan calo ini banyak dibentuk tanpa modal,” jelas Sudaryono setelah rapat koordinasi program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Oktober 2026.
Sudaryono melanjutkan penjelasannya dengan mengungkapkan bahwa yayasan tersebut diduga memiliki hubungan dengan oknum BGN dari periode sebelumnya untuk mendapatkan lokasi pembangunan dapur.
Setelah yayasan mendapatkan lokasi, mereka meminta bagian dari mitra lain yang menyediakan modal serta mengelola pembangunan dapur tersebut.
“Setelah dapur dibangun dan beroperasi, mereka meminta kontribusi, ‘Eh, per ompreng minta 500 ya, minta 1.000 ya.’ Mereka tidak memiliki peran dalam pembangunan, pengelolaan, atau penyediaan modal, hanya karena memiliki yayasan yang terdaftar di BGN,” ungkap Sudaryono tentang praktik calo tersebut.
Lebih jauh, Sudaryono memberikan contoh bahwa mitra yang seharusnya mendapatkan keuntungan Rp2.000 per ompreng, bisa kehilangan Rp1.000 akibat adanya pihak yang tidak berkontribusi dalam pembangunan maupun pengelolaan dapur.
Sudaryono menilai potongan yang terjadi berisiko mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa.
Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa BGN berupaya menertibkan keberadaan yayasan perantara agar anggaran program MBG bisa digunakan sesuai dengan tujuannya.
“Jika tidak ada perbaikan, banyak potongan yang terjadi, dan pada akhirnya kualitas makanan yang disajikan pasti akan menurun,” tegas Sudaryono.
➡️ Baca Juga: Nadiem Sakit dan Pengacara Absen, Sidang Ditunda dengan Respons Kuat dari Jaksa
➡️ Baca Juga: Aturan Pembebasan Pajak Oleh-oleh Jemaah Haji dan Pengecualian untuk Jastip
