Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026.
Bahlil menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sesuai dengan instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya ingin menegaskan bahwa kami telah sepakat, atas arahan Bapak Presiden, untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun, insyaallah untuk selamanya,” ungkap Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 16 April 2026.
Dalam penjelasannya, Bahlil menyebutkan bahwa persediaan bahan bakar minyak, termasuk solar, bensin, dan LPG, dalam kondisi yang aman dan melebihi standar minimum yang ditetapkan.
“Saya ingin meyakinkan masyarakat bahwa insyaallah stok kami berada di atas standar minimum. Jadi, semuanya aman,” katanya.
Namun, Bahlil mengingatkan bahwa situasi ini masih sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
“Ini sangat tergantung pada harga ICP, tetapi jika harganya tetap di bawah 100 dolar, maka kami aman dalam APBN. Saat ini, harga rata-rata ICP dari Januari hingga sekarang tidak melebihi 77 dolar,” jelasnya.
“Jadi, kami baru mengalami kenaikan sebesar 7 dolar. Jadi jangan sampai ada asumsi bahwa sumber dana kami berasal dari mana saja. Kenaikan ini baru mencapai 7 dolar hingga saat ini,” tambah Bahlil.
Dengan pernyataan ini, Bahlil menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengendalikan harga BBM subsidi, serta memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai ketersediaan stok bahan bakar yang diperlukan.
Keputusan untuk menahan harga BBM subsidi ini diharapkan dapat memberikan stabilitas ekonomi bagi masyarakat, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu. Stabilitas harga BBM sangat penting untuk mendukung daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam hal ini, Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap ekonomi domestik. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat merasa tenang dan tidak khawatir akan adanya lonjakan harga BBM yang mendadak.
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga ketersediaan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, diharapkan tidak akan terjadi kelangkaan BBM yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.
Sebagai tambahan, pemerintah juga telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dalam sektor energi. Hal ini bertujuan agar penggunaan energi dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.
Dengan tetap menjaga harga BBM subsidi dan memastikan ketersediaan energi, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya sinergi yang baik, diharapkan semua pihak dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada, agar dapat disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan yang proaktif, diharapkan semua tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik.
Dalam konteks ini, stabilitas harga BBM menjadi salah satu prioritas utama dalam pengelolaan sektor energi. Dengan menjaga harga tersebut, diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dan mendorong konsumsi yang lebih sehat.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kebijakan harga BBM stabil ini dalam kehidupan sehari-hari. Keberlanjutan langkah ini akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam sektor energi dan ekonomi.
➡️ Baca Juga: Nasdem Belum Melakukan Pembahasan Internal Mengenai Merger dengan Gerindra
➡️ Baca Juga: Perkuat Standar ISPO, Pemerintah Soroti Klaim Carbon Sink pada Sawit
