Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menekankan pentingnya penyelidikan mendalam dan transparan terkait dugaan penggunaan rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, sebagai markas judi online.
Sukamta menegaskan bahwa setiap individu yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.
Meskipun Sukamta mengapresiasi tindakan TNI yang telah melakukan pemeriksaan, ia meminta agar penyelidikan tidak hanya terbatas pada orang-orang yang beraktivitas di lokasi, tetapi juga harus mencakup pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam mengendalikan atau memfasilitasi kegiatan ilegal ini.
“Kasus dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI di Cijantung perlu diusut secara tuntas. Kami menghargai langkah TNI yang telah melakukan pemeriksaan,” tegas Sukamta dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
“Siapa pun yang terbukti terlibat, baik dari kalangan sipil maupun militer, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Legislator dari PKS ini menegaskan bahwa proses penyelidikan harus mampu mengidentifikasi semua pihak yang diduga terlibat, termasuk mereka yang menyediakan tempat dan mereka yang mengetahui tentang aktivitas tersebut.
“Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan itu. Sangat penting untuk menelusuri siapa yang mengendalikan, menyediakan tempat, dan apakah ada pihak yang mengetahui atau bahkan melindungi kegiatan tersebut,” ungkapnya.
Sukamta mengingatkan bahwa rumah dinas TNI merupakan aset negara yang pemanfaatannya harus sesuai dengan peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ia juga mengharapkan agar proses pemeriksaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Rumah dinas TNI adalah fasilitas negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum proses pemeriksaan selesai. Tetapi, jika ditemukan adanya anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, mereka harus ditindak dengan tegas,” kata politisi dari Fraksi PKS ini.
Selain mendesak agar kasus ini dituntaskan, Sukamta juga meminta TNI untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal, terutama dalam memastikan bahwa rumah dinas digunakan sesuai dengan fungsinya.
Ia menilai penting untuk menjelaskan dugaan adanya aktivitas yang melibatkan puluhan perangkat komputer di lingkungan rumah dinas militer, yang tampaknya tidak terdeteksi oleh mekanisme pengawasan yang ada.
“Saya rasa kasus ini juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi pengawasan internal TNI. Bagaimana bisa kegiatan yang menggunakan puluhan komputer berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu penjelasan dan perbaikan,” ungkapnya.
➡️ Baca Juga: Trump Menyatakan Kecewa terhadap Sekutu Barat yang Tidak Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
➡️ Baca Juga: 3 Zodiak yang Mendapatkan Rezeki Besar Hari Ini, Keuangan Semakin Beruntung
