Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa penanganan masyarakat yang terdampak bencana tetap menjadi prioritas utama, tanpa menghiraukan status bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan BNPB sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 28 Agustus 2026.
Putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai prosedur pemerintah dalam menetapkan status bencana, baik untuk skala nasional maupun daerah.
BNPB menyatakan bahwa keputusan MK ini akan digunakan sebagai acuan untuk evaluasi dan penyesuaian dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di masa mendatang.
Dalam keterangan resminya, BNPB menjelaskan bahwa terdapat lima indikator yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan status suatu bencana.
Indikator-indikator tersebut mencakup: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, luas wilayah yang terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Sebelumnya, kelima indikator ini dipandang harus terpenuhi secara keseluruhan untuk bisa menetapkan status bencana.
Namun, berdasarkan putusan MK, kelima indikator tersebut tidak perlu semuanya terpenuhi.
Dalam penetapan status bencana nasional, setidaknya tiga dari lima indikator tersebut harus ada, dengan jumlah korban sebagai indikator utama dalam proses penentuan status.
Perubahan ini memberikan kejelasan tentang bagaimana indikator-indikator tersebut digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
BNPB menegaskan bahwa penetapan status bencana merupakan keputusan krusial yang harus didasarkan pada kondisi nyata dan data yang akurat dari lapangan.
Untuk mendukung proses ini, BNPB akan terus memperkuat berbagai tahapan, mulai dari kajian cepat, pendataan, analisis dampak, hingga penilaian terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana.
Data dan hasil kajian tersebut akan menjadi salah satu referensi bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan dan kebijakan yang diperlukan.
BNPB juga akan mempelajari putusan MK secara komprehensif untuk memastikan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Salah satu poin penting yang ditekankan oleh BNPB adalah bahwa status bencana nasional bukanlah satu-satunya dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada daerah yang terdampak.
Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk mengerahkan personel, peralatan, logistik, pendanaan, dan dukungan teknis sesuai dengan kebutuhan dan otoritas yang ada.
➡️ Baca Juga: Mimpi buruk kalo lo punya HP gaming tapi chipsetnya masih seri ini jangan beli
➡️ Baca Juga: Pembaruan Kasus Pegawai Ayam Goreng Dimutilasi di Bekasi: Penemuan Tangan dan Kaki Korban
