Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan terhadap kendaraan milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni. Kali ini, KPK mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix yang terlibat dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di daerah tersebut.
Penyitaan tersebut berlangsung pada Selasa, 22 September 2026, dan menjadi yang ketiga kalinya bagi Vinna Ledy dalam serangkaian tindakan yang diambil KPK terkait kasus yang tengah diselidiki.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa kendaraan yang disita diduga merupakan pemberian dari seorang pengusaha berinisial EBS kepada Vinna Ledy.
“Hari ini, penyidik kembali melakukan penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda empat dari VLA,” ungkap Budi Prasetyo saat memberikan keterangan kepada para awak media di Jakarta.
Budi menambahkan, meskipun kendaraan tersebut diduga diberikan kepada Vinna Ledy, mobil Innova Zenix tersebut justru tercatat atas nama dan sehari-hari digunakan oleh adik Vinna Ledy yang berinisial DAA.
“Mobil itu diduga merupakan pemberian dari EBS, tetapi sudah atas nama dan digunakan oleh DAA, adik VLA,” jelasnya.
KPK melakukan penyitaan ini sebagai bagian dari penyidikan yang lebih luas terkait dugaan korupsi yang melibatkan beberapa penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu.
Dengan disitanya Innova Zenix, daftar kendaraan yang telah diamankan KPK dari Vinna Ledy semakin panjang. Sebelumnya, pada 10 Agustus 2026, penyidik juga telah menyita mobil Mitsubishi yang menjadi milik Vinna Ledy.
Selang sehari sebelum penyitaan Innova Zenix, tepatnya pada 21 September 2026, KPK juga mengamankan satu unit Mercedes-Benz yang terdaftar atas nama RNS, seorang teman dari Vinna Ledy.
Selain dua kendaraan tersebut, KPK saat ini masih menyelidiki keberadaan satu unit Toyota Fortuner yang diduga juga diberikan oleh EBS kepada Vinna Ledy dan tercatat atas nama adiknya. Dengan tambahan penyitaan Innova Zenix, total kendaraan yang disita KPK dari Vinna Ledy kini mencapai tiga unit.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pada tanggal 11 Maret 2026, lembaga antirasuah tersebut menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini.
Salah satu tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.
KPK kemudian mengumumkan pengembangan penyidikan dari kasus tersebut pada 20 Juli 2026. Namun, hingga saat ini, belum ada tersangka baru yang ditetapkan dalam pengembangan perkara tersebut.
➡️ Baca Juga: Negara-Negara Lain Siap Dukung AS dalam Upaya Blokade Selat Hormuz
➡️ Baca Juga: Ibunda Rachel Vennya Menanggapi Rencana Okin Jual Rumah Anaknya: Penuh Ketidakpahaman
