Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penjelasan terkait kritik yang menyebut pemerintahannya memiliki ‘kabinet gemuk’ yang dianggap tidak efisien.
Menurut Prabowo, ukuran kabinet seharusnya dilihat dari sudut pandang kebutuhan pemerintahan dan stabilitas politik yang ingin dicapai.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam acara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada hari Senin, 31 Agustus 2026.
Dia menegaskan bahwa keberadaan delapan partai dalam koalisinya sudah menunjukkan efisiensi yang luar biasa. “Banyak negara lain mungkin memiliki belasan atau bahkan puluhan partai,” ujarnya.
Prabowo juga menyampaikan bahwa banyaknya partai dalam sistem politik tidak selalu menjamin stabilitas pemerintahan yang efektif.
Dia memberikan contoh dari negara-negara lain yang meskipun memiliki sedikit partai, tetap mengalami perubahan pemerintahan yang cepat.
“Contohnya di Jepang, meskipun hanya ada dua partai besar, dalam periode 5-6 tahun mereka telah mengalami beberapa kali pergantian perdana menteri. Begitu juga di Inggris, dalam kurun waktu 5 tahun bisa terjadi 7-8 kali pergantian perdana menteri,” tambahnya.
Prabowo menekankan bahwa stabilitas pemerintahan adalah elemen krusial untuk memastikan program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dia melihat keberadaan koalisi yang besar sebagai langkah strategis untuk menciptakan stabilitas politik.
“Pemerintahan memerlukan stabilitas dan ketenangan. Oleh karena itu, koalisi yang saya pimpin, yang melibatkan tujuh dari delapan partai di parlemen, adalah bagian dari usaha untuk mencapai hal tersebut,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga merespons kritik yang menyasar jumlah anggota kabinet yang dianggap berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan pemerintahan.
Dia menjelaskan bahwa ukuran efisiensi tidak hanya dapat diukur dari jumlah kementerian atau pejabat dalam kabinet, melainkan juga dari kinerja dan kontribusi mereka terhadap pemerintahan.
Prabowo kemudian membandingkan struktur kabinet Indonesia dengan kabinet Timor Leste.
“Dikatakan bahwa kabinet yang saya bentuk adalah kabinet gemuk dan tidak efisien. Namun, perlu dicatat bahwa Timor Leste, yang memiliki populasi hanya satu juta, lebih kecil dibandingkan dengan banyak provinsi di Indonesia, juga memiliki kabinet yang berjumlah 28 orang,” ungkap Prabowo.
Ia bahkan menyebutkan beberapa daerah di Indonesia sebagai contoh untuk menekankan betapa besar populasi Indonesia jika dibandingkan dengan Timor Leste.
“Sebagai perbandingan, Kabupaten Bogor saja mungkin memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar daripada Timor Leste. Lalu ada Banyuwangi, yang memiliki populasi sekitar 1,1 juta jiwa, juga memiliki kabinet sebanyak 28 menteri. Kabinet Timor Leste pun sama, beranggotakan 28 menteri,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Panduan Efektif untuk Pemulihan Cepat Setelah Cedera Ringan dalam Sepak Bola Profesional
➡️ Baca Juga: Akbar Faizal Mendorong Erick Thohir Mundur Setelah Timnas Indonesia Gagal di Piala AFF 2026
