Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, memberikan apresiasi terhadap upaya Polri dalam mengawasi dan melindungi proses penyampaian pendapat publik yang berlangsung dalam berbagai aksi demonstrasi, termasuk yang terjadi pada 27 Agustus 2026 yang lalu.
Namun, Hendardi juga menekankan pentingnya kepolisian untuk menyelidiki dan mengambil tindakan tegas terhadap elemen-elemen ormas atau kelompok tertentu yang terlibat dalam tindakan kekerasan, intimidasi, serta penghalangan terhadap para demonstran yang ingin menyampaikan aspirasi mereka.
“Dalam konteks aksi demonstrasi terakhir, kita perlu memberikan penghargaan kepada pihak kepolisian yang telah menunjukkan peningkatan kinerja dalam menjaga proses penyampaian pendapat masyarakat. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan penanganan demonstrasi pada akhir Agustus tahun lalu, yang berujung pada jatuhnya korban baik dari masyarakat maupun petugas,” ungkap Hendardi dalam pernyataannya pada Jumat, 4 September 2026.
Hendardi mengingatkan bahwa pendekatan yang profesional, proporsional, dan menghormati hak konstitusi warga negara harus tetap dijunjung tinggi oleh Polri. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa apresiasi ini harus diimbangi dengan ketegasan terhadap segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan penghalangan terhadap demonstran, tanpa memandang siapa pelakunya.
“Polisi tidak seharusnya membiarkan aktor non-negara menggunakan kekuatan massa untuk menguasai ruang publik atau menjalankan mekanisme jalanan sebagai respons terhadap warga yang menggunakan hak konstitusional mereka,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepolisian untuk secara serius menyelidiki keterlibatan elemen ormas atau kelompok tertentu dalam pengamanan atau penanganan aksi demonstrasi. Jika keterlibatan ini terbukti terorganisasi, publik berhak untuk mengetahui siapa yang menggerakkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, dan untuk kepentingan apa.
“Proses penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Kepolisian harus mengungkap kemungkinan adanya pihak yang mengorganisir, memprovokasi, atau bahkan menjadi aktor intelektual di balik mobilisasi tersebut,” tambahnya.
“Dalam setiap demonstrasi besar, selalu ada kemungkinan penyusupan atau pihak-pihak yang datang untuk memanfaatkan situasi. Oleh karena itu, tindakan kerusuhan tidak boleh digeneralisasi sebagai representasi dari seluruh massa demonstran yang menyampaikan aspirasi secara damai,” imbuh Hendardi.
Selain itu, ia menekankan bahwa kepolisian harus memastikan bahwa pengungkapan seluruh kasus dilakukan dengan profesionalitas, transparansi, dan berbasis bukti. Polisi memiliki berbagai instrumen penyelidikan, termasuk rekaman CCTV, video dari masyarakat, jejak digital, serta keterangan dari saksi-saksi.
➡️ Baca Juga: Patung Trump dan Epstein Mirip Titanic Menghebohkan di Tengah Ketegangan AS-Iran
➡️ Baca Juga: Kinerja Perusahaan Reasuransi Meningkat Pesat, Investasi Moncer Berpotensi Menguntungkan
