Jakarta – Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, yang akrab disapa Tata, menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong reformasi internal di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga multilateral tersebut, sambil juga memperkuat representasi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global.
Tata menambahkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penggugah suara untuk perubahan dalam sistem internasional, tetapi juga berupaya aktif terlibat dalam perbaikan struktur lembaga multilateral itu sendiri.
“Kita tidak hanya mengetuk pintu dari luar, tetapi juga berkontribusi dalam memperbaiki rumah dari dalam,” ungkap Tata saat memberikan keterangan pers seusai serah terima jabatan dengan Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada 12 Oktober 2026.
Menurutnya, reformasi PBB merupakan elemen krusial dalam upaya Indonesia untuk memperjuangkan sistem internasional yang lebih efektif dan mewakili kepentingan negara-negara berkembang atau kelompok Global South. Hal ini penting, mengingat sistem multilateral saat ini dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi negara-negara tersebut.
Salah satu langkah nyata yang diambil Indonesia adalah memperkuat perannya di Dewan Auditor PBB atau UN Board of Auditors. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi internasional tersebut menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas secara maksimal.
Tata menyampaikan bahwa usaha Indonesia untuk menduduki posisi di Dewan Auditor ini telah dimulai sejak era Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada tahun 2022. Proses tersebut kemudian dilanjutkan oleh Sugiono hingga Indonesia berhasil terpilih pada tahun 2025.
Saat ini, Tata berkomitmen untuk memastikan bahwa mandat yang diberikan tersebut akan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Peran Indonesia di Dewan Auditor PBB menjadi saluran strategis bagi negara ini untuk berkontribusi dalam pengawasan dan akuntabilitas lembaga internasional. Melalui keterlibatan ini, Indonesia dapat mendorong tata kelola yang lebih transparan dan efisien dalam organisasi tersebut.
Bagi Indonesia, upaya reformasi multilateral tidak cukup hanya dilakukan melalui jalur diplomatik. Keterlibatan langsung dalam mekanisme kelembagaan internasional juga sangat penting agar perbaikan dapat dilakukan dari dalam struktur organisasi.
Selain memperkuat posisi di Dewan Auditor PBB, Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030.
Tata menekankan bahwa pencalonan ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mendorong Dewan Keamanan menjadi lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis.
➡️ Baca Juga: Denada Ungkap Identitas Ayah Biologis Ressa: Bukan Iwa K, Bukan Teuku Ryan
➡️ Baca Juga: Dede Sunandar Pingsan Setelah Terkena Bogem Vicky Prasetyo, Ini Kondisi Terkininya
