Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang mempersiapkan operasi modifikasi cuaca guna mengatasi permasalahan abu vulkanik yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu tersebut telah menyebar ke berbagai area di Jakarta, Banten, dan Lampung, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.
Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan operasi modifikasi cuaca baru akan dilakukan setelah kondisi cuaca dan keselamatan penerbangan memungkinkan. Hal ini penting mengingat abu vulkanik dapat mengganggu aktivitas di sejumlah bandara.
“Kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca ketika situasi sudah lebih aman. Pesawat sudah siap di Pondok Cabe,” imbuh Suharyanto saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta pada Senin, 7 September 2026.
Suharyanto menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca merupakan salah satu strategi yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah abu vulkanik dengan cara memicu terjadinya hujan, sehingga material tersebut dapat turun dari atmosfer.
Selain metode penyemaian awan, BNPB juga memperkenalkan teknik water mist sebagai upaya tambahan untuk meningkatkan probabilitas terjadinya hujan di daerah yang terdampak.
Mengacu pada pernyataan Suharyanto, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca akan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Pasalnya, abu vulkanik masih memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan penerbangan, yang menyebabkan beberapa bandara ditutup atau mengalami gangguan operasional sebagai tindakan pencegahan terhadap risiko yang mungkin ditimbulkan.
Dalam menghadapi aktivitas Gunung Anak Krakatau, BNPB telah melakukan koordinasi melalui video conference dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah yang terpengaruh untuk memantau perkembangan situasi masyarakat dan kebutuhan penanganan di lapangan.
“Kami terus melakukan video conference secara berkala untuk mengikuti perkembangan kondisi masyarakat yang terpapar akibat erupsi,” tambahnya.
BNPB juga telah mengirimkan tim ke lokasi-lokasi yang terkena dampak untuk melakukan pemantauan langsung terhadap situasi masyarakat serta memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan dampak lanjutan dari aktivitas vulkanik yang terjadi.
Dalam hal ini, Suharyanto meminta agar pemerintah daerah memastikan bahwa perangkat penanggulangan bencana telah siap, termasuk fungsi sistem peringatan dini seperti sirine, tempat evakuasi, dan rencana kontingensi, serta ketersediaan stok pangan dan kebutuhan dasar yang dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
“Apabila masih diperlukan, kami akan mendorong bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Hingga kini, Suharyanto menyatakan bahwa belum ada pemerintah daerah yang menetapkan status kedaruratan bencana terkait dampak dari erupsi tersebut.
Namun, BNPB berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta dampaknya terhadap masyarakat.
➡️ Baca Juga: BPOM Buka Suara Merasa Baru Dilibatkan Saat Ada Kasus Keracunan di Program MBG
➡️ Baca Juga: Tinjauan Ulang Izin Aplikasi Secara Berkala: Langkah Sederhana yang Sering Terlewat untuk Keamanan Data
