Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penghargaan terhadap upaya transformasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum untuk memperkuat tata kelola lembaganya.
Penguatan dalam reformasi birokrasi, inovasi dalam pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan kolaborasi internasional dianggap sebagai modal penting dalam membangun pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.
Apresiasi ini disampaikan oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas AKN IV BPK, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Jakarta.
Nyoman menegaskan bahwa pencapaian dalam transformasi kelembagaan perlu terus dikembangkan. Pemeriksaan keuangan negara seharusnya tidak hanya berfokus pada penilaian kepatuhan, tetapi juga harus menghasilkan perbaikan dalam tata kelola yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemeriksaan tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” ujar Nyoman dalam keterangannya pada Selasa, 18 Agustus 2026.
BPK mencatat bahwa transformasi ini terlihat dari peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pengembangan inovasi dalam pelayanan publik, peningkatan keterbukaan informasi, serta perbaikan dalam kerja sama internasional.
BPK menilai bahwa pencapaian-pencapaian tersebut menjadi modal penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Namun, untuk penguatan tata kelola ke depan, perlu adanya respons terhadap perubahan lingkungan pemerintahan yang semakin digital.
Nyoman menekankan pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transisi menuju Government 5.0, yang mencakup pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk analisis data dan kolaborasi antar sektor.
“Government 5.0 menuntut pendekatan menyeluruh dari seluruh pemerintah. Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana menggabungkan Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang berfokus pada keberlanjutan dan prinsip ESG,” ungkap Nyoman.
Menurut BPK, meskipun transformasi tersebut telah berjalan, tantangan masih ada. Beberapa di antaranya adalah ketidakmerataan kematangan digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta di bidang AI, integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta isu keamanan siber dan kolaborasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola memerlukan pendekatan yang terintegrasi di seluruh lini pemerintahan.
Di sisi lain, BPK juga merekomendasikan sejumlah perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2025, yang mencakup penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi pengelolaan aset negara, peningkatan pengelolaan penerimaan negara, penyempurnaan dalam pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
➡️ Baca Juga: Pernyataan John Herdman Mengenai Kiper Utama Timnas Indonesia yang Perlu Diketahui
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Mengelola Program Loyalty untuk Mempertahankan Pelanggan Aktif dan Loyal
