Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan yang berbasis data, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efisien, serta pengendalian inflasi yang konsisten. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Mendagri saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027, yang berlangsung di Hotel Santika Dyandra Medan pada Rabu, 22 April 2026. Acara ini menjadi forum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah indikator krusial untuk menilai sejauh mana kemajuan suatu daerah. Ia menggarisbawahi bahwa meskipun kinerja ekonomi Sumut menunjukkan hasil yang positif, angka pertumbuhannya masih di bawah rata-rata nasional, sehingga memerlukan perhatian lebih untuk ditingkatkan.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada level rendah akan memberikan dampak yang terbatas terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika pertumbuhan dapat ditingkatkan, maka dampak positifnya akan lebih luas dan signifikan bagi kehidupan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi adalah angka yang sangat vital dan harus dipahami oleh seluruh kepala daerah. Karena komponen yang menyusun pertumbuhan ini cukup banyak, silakan berkonsultasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota,” ujarnya menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang data ekonomi.
Mendagri juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang berbasis data dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan data secara menyeluruh dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah.
Dengan pendekatan berbasis data, program pembangunan dapat disusun dengan lebih tepat, termasuk dalam menarik investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ini akan menciptakan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan.
Selain itu, pengelolaan APBD yang efektif menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mendagri menjelaskan bahwa belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai stimulus bagi perekonomian. Oleh karena itu, realisasi anggaran perlu dilakukan secara optimal agar dana dapat beredar di masyarakat dan memicu aktivitas sektor swasta.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pemda didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi yang tidak membebani masyarakat, sehingga dapat menciptakan kemandirian fiskal.
Menurutnya, daerah yang kuat secara fiskal adalah yang mampu mengandalkan PAD sebagai sumber pendapatan utama, bukan hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Untuk mencapai hal ini, ia mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi pelaku usaha.
“Jika sektor swasta tidak berkembang, jangan berharap daerah tersebut bisa melompat maju. Kenapa? Karena belanja pemerintah tidak akan mampu menciptakan lompatan-lompatan signifikan yang dibutuhkan,” tegasnya, menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi daerah.
➡️ Baca Juga: Menkum Supratman Tegaskan Bukan Kewenangannya Terkait Kritik Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
➡️ Baca Juga: Pabrik Pil ‘Jin’ di Semarang Digeledah, 1,8 Ton Bahan Baku Berhasil Disita
