Dua Tahun Prabowo-Gibran, Listrik Desa Menjangkau 77 Ribu Rumah, Namun Pemerataan Masih Tertinggal

Atok Dalang2 jam ago

1 2 minutes read

Pemerataan akses terhadap listrik tetap menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah terpencil yang masih belum terhubung dengan jaringan listrik. Keberadaan listrik sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas, mulai dari kehidupan sehari-hari, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

Sejak dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimulai pada 20 Oktober 2026, pemerintah terus melanjutkan Program Listrik Desa (Lisdes) untuk memperluas akses layanan kelistrikan. Selama tahun 2025, program ini berhasil dilaksanakan di ribuan lokasi dan mencakup puluhan ribu pelanggan.

Pada tahun 2025, program ini dilaksanakan di 1.516 lokasi dan berhasil menjangkau 77.616 pelanggan, menurut laporan capaian dari pemerintah yang dirilis pada Senin (19/10/2026).

Program Listrik Desa ditujukan untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang belum mendapatkan akses listrik. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari kebijakan di sektor energi, di samping peningkatan produksi energi dalam negeri dan pengembangan sumber energi terbarukan.

Walaupun berhasil menjangkau puluhan ribu pelanggan sepanjang tahun 2025, angka ini masih belum mencerminkan seluruh kebutuhan elektrifikasi di Indonesia. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program elektrifikasi desa pada tahun 2026.

Dalam aspek energi lainnya, pemerintah melaporkan bahwa realisasi lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL), pada tahun 2025 berhasil memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian ini menjadi yang pertama kali terjadi sejak tahun 2016.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan biodiesel untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. Sepanjang tahun 2025, penggunaan biodiesel B40 diklaim berhasil memberikan penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun.

Pada bulan Juli 2026, pemerintah meluncurkan program mandatori biodiesel B50 yang diperkirakan dapat menghasilkan penghematan devisa hingga Rp170 triliun dan bertujuan untuk menghentikan impor solar.

Sementara itu, pengembangan energi surya dilakukan melalui peluncuran program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 25 Agustus 2026.

Program ini diawali dengan pelaksanaan 14 proyek yang memiliki total kapasitas mencapai 5.216 megawatt peak (MWp), atau sekitar 5,2 GWp. Target pembangunan kapasitas PLTS nasional sebesar 100 GWp ditetapkan untuk dicapai dalam waktu tiga tahun.

Berbagai program yang diluncurkan menunjukkan cakupan kebijakan energi yang diambil oleh pemerintah, mulai dari peningkatan produksi dalam negeri hingga pengembangan sumber energi alternatif. Namun, perluasan kapasitas produksi dan pembangunan pembangkit harus diimbangi dengan upaya untuk menjangkau masyarakat yang masih belum mendapatkan akses listrik.

Dengan capaian menjangkau 77.616 pelanggan pada tahun 2025, Program Listrik Desa menjadi salah satu indikator penting dalam memperluas akses energi selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Tantangan berikutnya adalah memastikan program ini dapat berlanjut ke wilayah yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.