Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, menegaskan pentingnya pengembangan sistem transportasi nasional yang terintegrasi, aman, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibas dalam sebuah Diskusi Kebangsaan yang mengangkat tema “Konektivitas, Teknologi, dan Mobilitas Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Ia menekankan bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan populasi yang besar, serta adanya pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar, menuntut adanya sistem konektivitas yang efektif untuk menghubungkan berbagai daerah.
Ibas juga menyatakan bahwa dalam pembangunan konektivitas, harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya fiskal negara serta kebutuhan pembiayaan di sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pertahanan, energi, pangan, dan infrastruktur.
Dengan demikian, tantangan dalam pembangunan transportasi nasional bukan hanya terletak pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga bagaimana merancang arsitektur pembiayaan jangka panjang yang memungkinkan pengembangan konektivitas dilakukan secara berkelanjutan.
“Jika kita serius dalam membangun konektivitas menuju 2045, kita tidak bisa hanya berpikir dalam satu siklus anggaran tahunan. Kita perlu pembiayaan yang bersifat multiyears,” ungkap Ibas dalam sebuah keterangan tertulis pada 17 September 2026.
Ia menjelaskan bahwa APBN dan APBD harus berfungsi sebagai pemicu, sementara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, serta sumber pendanaan lainnya dapat menjadi bagian penting dari ekosistem pembiayaan konektivitas nasional.
Menurutnya, yang perlu diperhatikan bukan hanya besaran anggaran, tetapi juga bagaimana setiap rupiah yang diinvestasikan dapat memberikan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ibas juga menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.
Ia berpendapat bahwa Indonesia perlu beralih dari pendekatan yang berfokus pada proyek ke pendekatan yang berorientasi pada sistem.
“Bukan hanya bertanya berapa kilometer jalan yang kita bangun, tetapi berapa banyak waktu yang dapat kita hemat bagi masyarakat,” ujarnya.
Demikian pula, dalam konteks pembangunan pelabuhan, ukuran keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pelabuhan yang dimiliki, tetapi juga seberapa cepat dan efisien barang dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Pendekatan yang sama juga perlu diterapkan pada semua moda transportasi, mencakup jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara.
➡️ Baca Juga: Cara Efektif Menjaga Kebersihan Botol Minum Agar Terhindar dari Lumut
➡️ Baca Juga: Polisi Selidiki Dugaan Penggerak dan Penyandang Dana Kerusuhan Demo 27 Agustus
