Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dengan tegas membantah tuduhan yang menyatakan bahwa ia memberikan dana untuk mempersoalkan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, yang dikenal sebagai Presiden ke-7 RI. Salah satu pihak yang dituduh terlibat dalam isu ini adalah Roy Suryo.
Dalam pernyataannya, JK mengungkapkan bahwa kabar yang menyebutkan dirinya mendanai pihak tertentu sebesar Rp5 miliar untuk mempermasalahkan ijazah Jokowi adalah tidak benar. Ia menegaskan akan mengambil langkah hukum dengan melapor ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk meluruskan informasi yang keliru tersebut, serta memastikan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah salah.
“Saya tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar,” ungkap JK saat konferensi pers yang digelar di kediamannya di Jakarta pada Minggu, 5 April 2026.
JK menambahkan bahwa pengacaranya akan melakukan laporan ke Bareskrim pada hari Senin (5/4) untuk menindaklanjuti isu tersebut. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam polemik mengenai ijazah Jokowi, baik dengan Roy Suryo maupun dengan Rismon Sianipar.
Lebih lanjut, JK menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung di kediamannya pada bulan Ramadhan lalu, yang melibatkan sejumlah akademisi dan profesional, bertujuan untuk mendiskusikan saran terkait kondisi bangsa saat ini. Ia menegaskan bahwa para tamu yang hadir bukan diundang secara resmi, melainkan hadir atas inisiatif sendiri.
JK juga memastikan bahwa pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah ijazah Jokowi. “Diskusi itu bersifat terbuka dan hanya berfokus pada saran-saran kebijakan untuk Presiden Prabowo,” ujar Jusuf.
Di sisi lain, Abdul Haji Talaohu, pengacara JK, menyatakan bahwa laporan yang akan disampaikan akan berfokus pada isu pencemaran nama baik. Tindakan ini diambil sebagai langkah pertanggungjawaban atas berbagai tuduhan yang beredar di masyarakat.
Menurutnya, JK sebenarnya sangat tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang dianggap sepele. Namun, mengingat perhatian publik yang besar terhadap masalah ini, pihaknya merasa perlu untuk mengambil tindakan hukum.
“Pak JK sudah menyatakan bahwa ini adalah fitnah, tuduhan yang tidak berdasar, sehingga kami harus menanganinya dengan serius,” ungkap Abdul.
➡️ Baca Juga: Politik: BMKG Peringatkan Risiko Global
➡️ Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 10 April 2026: Penurunan Global dan Dampaknya
