Pemerintah China menegaskan bahwa kerja sama yang terjalin dengan Iran berada dalam kerangka hukum internasional dan harus dilindungi dari campur tangan pihak ketiga, termasuk Amerika Serikat.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan dalam sebuah konferensi pers di Beijing bahwa, “Kerja sama antara China dan Iran berlangsung sesuai dengan hukum internasional, sehingga tidak seharusnya ada intervensi. Kami akan terus memantau situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan kami secara tegas.”
Sebelumnya, AS telah mengingatkan negara-negara lain, termasuk China, tentang potensi sanksi sekunder yang meningkat jika mereka melanjutkan hubungan bisnis dengan Iran. Peringatan ini datang bersamaan dengan peluncuran kampanye baru oleh AS yang bertujuan untuk memutuskan saluran ekonomi penting bagi Iran.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menjelaskan bahwa kampanye bernama “Operation Economic Outcast” ini menargetkan lima sektor utama dalam ekonomi Iran, yaitu aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran.
Bessent menegaskan, “Negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat akan mendapatkan keuntungan dari kemitraan kami. Namun, mereka yang memilih untuk mendekat kepada rezim Iran harus siap menghadapi isolasi yang dialami oleh rezim yang terpuruk ini,” dalam pernyataannya di Washington D.C. pada tanggal 24 Agustus 2026.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap sanksi AS. Bessent mengingatkan bahwa entitas atau negara mana pun, termasuk China yang merupakan mitra dagang utama Iran, dapat menjadi target dalam kampanye baru tersebut.
Lin Jian mengulangi penolakan China terhadap sanksi unilateral yang dianggap ilegal dan tidak memiliki dasar dalam hukum internasional atau otorisasi dari Dewan Keamanan PBB.
Ia menambahkan bahwa strategi perang ekonomi dan tekanan maksimum tidak memberikan solusi yang konstruktif dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Sebaliknya, sanksi ekonomi hanya akan memperburuk ketegangan dan menimbulkan risiko yang lebih luas, yang pada gilirannya mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan global serta merugikan hak dan kepentingan negara lain.
Menurut Lin Jian, langkah mendesak yang perlu diambil saat ini adalah memfasilitasi deeskalasi situasi dan segera kembali ke jalur dialog serta negosiasi.
“China akan berkomitmen untuk melakukan segala yang diperlukan demi melindungi hak dan kepentingan kami dengan tegas,” tegas Lin Jian, mengakhiri pernyataannya.
➡️ Baca Juga: Internasional: Film Lokal Peringatkan Risiko Global
➡️ Baca Juga: Penerapan ESG dan Pemanfaatan AI, BPK Perkuat Transformasi Tata Kelola Kemenkum
