Jakarta – Konsultan Komunikasi Senior di REQComm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti, mengungkapkan bahwa di tengah kerumitan kebijakan fiskal dan perkembangan teknologi digital yang pesat saat ini, efektivitas penyampaian program strategis negara sering kali terjebak dalam penilaian yang tidak tepat.
“Sering kali, keberhasilan komunikasi pemerintah dinilai semata-mata berdasarkan indikator administratif, seperti seberapa banyak siaran pers yang dipublikasikan atau berapa banyak baliho sosialisasi yang dipasang di ruang publik,” tutur Retno dalam keterangannya pada Minggu (4/10/2026).
Ia menekankan bahwa esensi dari komunikasi publik di era modern ini tidak hanya terletak pada seberapa jauh informasi dapat disampaikan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat dapat memahami, mempercayai, dan menginternalisasi kebijakan tersebut tanpa menciptakan gesekan psikologis di tingkat komunitas.
Selama ini, Retno mencatat, komunikasi pemerintah sering kali terjebak dalam pola satu arah—dari pengambil kebijakan ke masyarakat—dengan asumsi bahwa keputusan yang diambil pasti benar dan harus diterima tanpa pertanyaan.
“Pendekatan yang kaku dan birokratis seperti ini sudah tidak relevan lagi. Sudah saatnya Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dipimpin oleh para profesional di bidang kehumasan atau public relations yang memiliki kemampuan dalam manajemen persepsi dan empati sosial,” tegas Retno.
Kebutuhan untuk melakukan penataan ulang kepemimpinan di Bakom sangat jelas terlihat ketika kita mengevaluasi kinerja mereka dalam menangani isu-isu publik. Retno menjelaskan bahwa Bakom sering kali terjebak dalam pola pemadaman kebakaran (firefighting PR), yang tidak efektif.
“Alih-alih secara proaktif menetapkan agenda melalui narasi besar yang mencakup program-program pemerintah seperti hilirisasi, ketahanan pangan, dan efisiensi anggaran, respons kehumasan sering kali baru muncul setelah isu atau kritik publik menjadi viral dan berkembang liar di media sosial,” tambahnya.
Meskipun mandat Bakom mencakup penyelarasan komunikasi antara pusat dan daerah, sering kali terdapat hambatan birokratis dalam koordinasi diseminasi informasi sampai ke tingkat Dinas Komunikasi dan Informatika di kabupaten/kota. Pesan dari pusat sering kali terhenti di tataran seremonial tanpa ada terjemahan yang mudah dipahami oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
Perubahan kepemimpinan yang terjadi di Bakom, yang baru-baru ini melibatkan berbagai figur seperti Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, dan Syahganda Nainggolan, juga mencerminkan adanya kerentanan struktural dalam institusi tersebut.
➡️ Baca Juga: Israel Larang Kardinal Katolik Masuk Gereja Makam Suci Yerusalem, PM Italia Mengutuk Tindakan Ini
➡️ Baca Juga: Beckham Putra Tanggapi Kritikan dengan Bijak dan Tegas
