Sinkronisasi Program Prioritas Presiden dengan Asasnya Menjadi Tanggung Jawab Waka Komisi VI DPR

Atok DalangMaret 12, 2026

10 1 minute read

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengumumkan bahwa rapat mengenai pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMMP) harus ditunda.

Nurdin menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pembahasan yang lebih mendalam antara pemerintah dan pihak-pihak terkait. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks akuntabilitas dan efektivitas program yang diterapkan di lapangan.

Komisi VI DPR juga telah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk meninjau langsung perkembangan terkait pembangunan gerai dan pembentukan koperasi desa.

“Rapat ini memiliki nilai strategis yang tinggi berkaitan dengan akuntabilitas. Masyarakat memantau dengan seksama. Kami sudah meninjau langsung ke lapangan dan melihat bagaimana perkembangan pembangunan gerai serta pembentukan koperasi di desa-desa,” ujar Nurdin Halid dalam pernyataannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 Maret 2026.

Dari hasil kunjungan tersebut, Komisi VI menemukan beberapa isu yang perlu diklarifikasi kepada Kementerian Koperasi dan perusahaan pelaksana, yaitu PT Agrinas Pangan Nusantara. Klarifikasi tersebut meliputi aspek manajemen, administrasi, dan efektivitas pembangunan gerai di berbagai desa.

“Di beberapa desa yang hanya memiliki populasi sekitar 150 hingga 200 orang, justru dibangun gerai. Ini tentu saja tidak akan efektif dan produktif. Hal-hal semacam ini harus kita sinkronkan dengan Kementerian Koperasi,” ungkapnya.

Selain itu, Nurdin juga menerima informasi bahwa pengelolaan usaha di gerai selama dua tahun pertama akan dikelola oleh PT Agrinas Pangan.

Menurutnya, skema tersebut perlu ditinjau kembali karena dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan harapan masyarakat desa mengenai pengelolaan koperasi dan prinsip dasar koperasi itu sendiri.

Ia menambahkan bahwa berbagai masukan dan keluhan dari masyarakat sudah mulai muncul terkait pelaksanaan program ini.

Walaupun demikian, Komisi VI tetap berkomitmen untuk mendukung program pemerintah selama pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Komisi VI sangat mendukung program Bapak Presiden. Namun, dalam pelaksanaannya, kita harus memastikan agar tidak menyimpang dari harapan Presiden dan masyarakat desa,” tegas Nurdin.

Oleh karena itu, mewakili Komisi VI DPR, ia menekankan pentingnya kehadiran pimpinan PT Agrinas Pangan bersama Menteri Koperasi dalam rapat lanjutan. Hal ini diperlukan agar mereka dapat memberikan penjelasan langsung mengenai kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan.