Presiden Prabowo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Thailand atas komitmen dan langkah konkret dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam pernyataannya pada pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama regional dalam menghadapi kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, yang telah menjadi salah satu tantangan terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Komitmen Thailand dalam Memberantas TPPO
Thailand dikenal sebagai salah satu negara transit dan tujuan perdagangan orang, baik untuk eksploitasi seksual maupun kerja paksa. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Thailand menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengatasi masalah ini. Reformasi hukum, pembentukan satuan tugas antarlembaga, serta kerja sama internasional menjadi pilar utama dalam strategi pemberantasan TPPO.
Presiden Prabowo menyoroti langkah-langkah Thailand dalam meningkatkan transparansi proses hukum terhadap pelaku TPPO, serta perlindungan terhadap korban. “Kami menghargai upaya Thailand yang tak hanya memperkuat hukum, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan manusiawi, perlindungan hukum, dan pemulihan,” ujar Prabowo dalam konferensi pers bersama di Bangkok.
Kerja Sama Indonesia–Thailand
Dalam konteks ASEAN, Indonesia dan Thailand telah menjalin kerja sama erat dalam pemberantasan TPPO melalui berbagai forum, termasuk ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP).
Presiden Prabowo menyatakan bahwa kerja sama bilateral dengan Thailand akan terus diperkuat, khususnya dalam bidang pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan perlindungan korban. “Kami ingin memperkuat koordinasi dan berbagi praktik terbaik dalam investigasi dan penuntutan kasus TPPO. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang harus kita lawan bersama,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk membentuk gugus tugas bersama (joint task force) yang akan berfokus pada lintasan perdagangan manusia di kawasan perbatasan dan jalur laut. Gugus tugas ini akan melibatkan aparat kepolisian, imigrasi, serta otoritas maritim dari kedua negara.
Tantangan TPPO di Asia Tenggara
TPPO merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks. Modus operandi pelaku terus berkembang, termasuk penggunaan media sosial untuk merekrut korban, pemalsuan dokumen perjalanan, dan keterlibatan jaringan kriminal internasional. Di Asia Tenggara, ratusan ribu orang menjadi korban setiap tahunnya, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus perdagangan orang yang melibatkan eksploitasi kerja paksa di sektor perikanan dan industri domestik. Ia menggarisbawahi bahwa kawasan ASEAN harus bersatu dalam menciptakan sistem migrasi tenaga kerja yang aman dan adil, guna mencegah praktik-praktik eksploitasi.
“Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan. Kita tidak bisa membiarkan praktik ini terus terjadi di tengah masyarakat kita yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” tegas Prabowo.
Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia
Salah satu hal yang diapresiasi oleh Indonesia adalah pendekatan Thailand yang berbasis pada hak asasi manusia. Pemerintah Thailand telah membentuk pusat layanan terpadu bagi korban perdagangan orang, menyediakan tempat tinggal sementara, bantuan hukum, psikologis, serta pelatihan keterampilan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan mandiri.
Prabowo menyatakan bahwa model ini bisa menjadi contoh baik bagi negara-negara lain di kawasan. “Upaya Thailand menunjukkan bahwa pemberantasan TPPO tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Pendekatan yang berpusat pada korban sangat penting untuk memutus siklus perdagangan manusia,” ungkapnya.
Harapan untuk Masa Depan
Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam memerangi TPPO, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana pemerintah untuk memperkuat lembaga nasional penanggulangan TPPO, termasuk penguatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kepolisian RI. Pemerintah juga akan memperluas kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan LSM internasional untuk meningkatkan kesadaran publik serta perlindungan korban.
Prabowo menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh negara ASEAN untuk menjadikan pemberantasan perdagangan orang sebagai prioritas bersama. “Kita memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk melindungi masyarakat kita dari kejahatan ini. Kerja sama yang solid adalah kunci. Saya percaya bahwa bersama, kita bisa mengakhiri praktik keji ini dari akar-akarnya,” pungkasnya.
Kesimpulan
Apresiasi Presiden Prabowo kepada Thailand bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan cerminan tekad Indonesia untuk melawan TPPO secara serius di level nasional maupun regional. Dengan meningkatnya kolaborasi ASEAN, diharapkan perdagangan manusia dapat ditekan secara signifikan. Komitmen bersama dalam pemberantasan TPPO akan membawa kawasan ini lebih dekat menuju masa depan yang aman, adil, dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya.
